Pemkot Palu dan Komnas HAM Sinergikan Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat

Sentra Media - Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memperkuat sinergi dalam perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat di daerah ini.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dalam keterangannya di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, mengatakan pemerintah kota mendukung penuh program penilaian hak asasi manusia pada pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh Komnas HAM.

“Pada prinsipnya kami mendukung seribu persen program yang akan dilaksanakan. Tujuannya tentu agar keinginan kita bersama dalam mewujudkan suasana yang benar-benar kondusif bagi masyarakat dapat tercapai. Apa pun indikatornya, Pemerintah Kota Palu mendukung hal itu,” katanya.

Ia menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah bersama rombongan.

Hadianto menegaskan Pemerintah Kota Palu terbuka terhadap berbagai masukan dalam proses penilaian tersebut, dan mendukung sepenuhnya upaya penilaian tersebut sebagai bagian dari proses perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau ada catatan yang kurang baik dari Pemerintah Kota Palu, silakan disampaikan. Katakan yang sebenarnya walaupun itu pahit, karena itu menjadi bahan bagi kami untuk terus memperbaiki diri,” ujarnya.

Dia menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Palu dalam mendorong pemenuhan hak-hak masyarakat.

Sejak Oktober 2021, pihaknya secara rutin membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung di kediamannya.

Selain itu, Pemerintah Kota Palu juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat melalui fitur “Lapor Wali Kota” yang dapat diakses melalui aplikasi Super Apps Sangupalu sehingga masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan aduan kepada pemerintah.

Ia menjelaskan berbagai aduan masyarakat tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperbaiki layanan publik, termasuk dalam pemenuhan hak-hak dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Palu juga melaksanakan program magang bagi sejumlah guru terpilih ke luar daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, Pemerintah Kota Palu telah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) sejak 2022 sehingga berbagai kelompok masyarakat seperti petani, imam masjid hingga ketua RT dan RW telah tercover dalam program BPJS Kesehatan dengan tingkat cakupan sekitar 97 persen.

“Prinsipnya, kami berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak-hak masyarakat dan terus mendorong berbagai perbaikan yang ada, apalagi Kota Palu pernah mengalami bencana alam besar pada 2018 lalu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan kunjungan tersebut berkaitan dengan rencana pelaksanaan program Komnas HAM di lingkungan Pemerintah Kota Palu berupa penilaian HAM pada pemerintah daerah.

Ia menjelaskan penilaian tersebut akan dilaksanakan melalui berbagai tahapan, termasuk diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah yang memiliki peran dalam pemenuhan hak dasar masyarakat.

“Adapun hak-hak yang menjadi fokus dalam penilaian tersebut meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan pemenuhan HAM di tingkat pemerintah daerah,” ujarnya.