Peran Vital Dukcapil dalam Pemenuhan Hak Warga Negara
Sentra Media - INFO TEMPO - Motivator kondang sekaligus pengusaha Indonesia Jamil Azzaini mengatakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa. Hal tersebut, kata dia, juga berkelindan dengan pemenuhan hak-hak warga negara.
"Ternyata tanpa Dukcapil, banyak hak warga negara tidak bisa berjalan," ujarnya saat acara rilis Data Kependudukan Bersih Semester II 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 12 Maret 2026.
Ia menilai, data yang dihimpun oleh Dukcapil itu menjadi dasar bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan publik. Contohnya adalah hak anak untuk sekolah, hak warga untuk berobat, hingga hak memilih pemimpin.
Dengan begitu, kerja-kerja direktorat jenderal yang dipimpin oleh Teguh Setyabudi ini juga berperan dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia. Tanpa data yang akurat, manajemen kenegaraan menurut Jamil tak bisa berjalan dengan optimal.
Apalagi, Jamil berpendapat, negara modern harus memiliki 3 fondasi data dalam menyusun perencanaan pembangunan. Paling penting dan paling utama adalah data kependudukan. Setelah itu barulah disusul data ekonomi, dan data wilayah. "Ternyata mereka-mereka (Dukcapil) ini adalah penjaga kedaulatan identitas bangsa," tuturnya.
Adapun dalam rilis Data Kependudukan Bersih Semester II 2025, menunjukkan jumlah penduduk Indonesia berada di angka 288.315.089 jiwa. Angka tersebut meningkat sebanyak 1.621.396 jiwa jika dibandingkan Semester I Tahun 2025.
Jumlah penduduk laki-laki tercatat lebih dominan dengan 145.498.092 jiwa. Sementara perempuan berjumlah lebih sedikit yaitu 142.816.997 jiwa. Pemerintah akan memperhatikan rasio perbandingan ini sebagai acuan perencanaan jangka panjang dalam bidang kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Setali tiga uang, Teguh juga mengatakan data kependudukan merupakan elemen penting dalam menjalankan negara. Data tersebut, menurut dia, ibarat peta besar yang menggambarkan kondisi Indonesia.
Melalui peta tersebut, Indonesia dapat melihat arah perkembangan sekaligus menyiapkan langkah untuk masa depan. Data kependudukan tidak hanya sekadar kumpulan angka yang terus berubah, tetapi juga mencerminkan keragaman masyarakat. Dengan satu data kependudukan nasional, pemerintah dapat mendorong terwujudnya Indonesia yang lebih terintegrasi, produktif, dan sejahtera.
"Dari peta ini, kita bisa membaca arah perjalanan Indonesia, sekaligus menyiapkan bekal untuk masa depan," ujarnya.
Karena itu, Teguh mengimbau kepada masyarakat yang belum memiliki data kependudukan agar segera mendatangi dinas Dukcapil setempat. Apalagi seluruh layanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis.
Teguh berharap masyarakat yang dimintai uang saat mengurus layanan administrasi kependudukan agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Menurut dia, laporan tersebut juga dapat disampaikan melalui jajaran Ditjen Dukcapil atau kepala daerah setempat.
