Sentra Media - Antrean panjang dan pembelian berlebih bahan bakar minyak di wilayah Sumatra terjadi akibat peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi XII DPR RI bersama BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Rapat berlangsung pada Kamis (16/7/2026) dihadiri oleh 32 anggota komisi dari delapan fraksi. Dalam pertemuan ini, Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, menyampaikan bahwa laporan dari Pertamina Patra Niaga menunjukkan lonjakan penyaluran Pertalite sebesar 104 persen dari konsumsi harian normal dan Solar subsidi mencapai 105 persen, seiring dengan penurunan penjualan Pertamax Series sebesar 18 persen.
Dalam rapat tersebut, pihak DPR mempertanyakan penyebab antrean yang terjadi. Bambang Patijaya mengonfirmasi bahwa peralihan konsumsi masyarakat ke produk bersubsidi menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, ada indikasi penyalahgunaan alokasi BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk dijual kembali kepada industri. Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, mengakui adanya lonjakan permintaan yang tidak biasa di Sumatra sehingga mempengaruhi distribusi. Pertamina telah menambah armada mobil tangki dan memperpanjang waktu operasional SPBU untuk mengatasi keterlambatan distribusi.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menjaga ketersediaan produk dan kelancaran distribusi. Direktur Pemasaran Ritel, Eko Ricky Susanto, melaporkan peningkatan volume konsumsi gasoil selama Juli 2026. Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menyatakan bahwa antrean kendaraan mayoritas terjadi di jalur logistik dan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan. Dia memproyeksikan bahwa pasokan akan kembali normal dalam satu hingga dua hari ke depan.