ATR/BPN Terima Penghargaan INDOPOSCO 2026 atas Komunikasi Publik Efektif
Sumber Foto: Kompasiana.com
Hiburan

ATR/BPN Terima Penghargaan INDOPOSCO 2026 atas Komunikasi Publik Efektif

Kompasiana.com | Jakarta --- Komunikasi publik yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut tercermin dari penghargaan yang diterima Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dari INDOPOSCO sebagai kementerian dengan strategi komunikasi paling masif pada Anugerah INDOPOSCO Tahun 2026, Selasa (3/2/2026).

Penghargaan ini diterima oleh Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi ATR/BPN, Dwi Budi Martono, yang mewakili Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Ia menyampaikan bahwa apresiasi tersebut merupakan bentuk pengakuan dari pihak eksternal terhadap kerja komunikasi publik yang selama ini dijalankan kementerian.

Menurutnya, strategi komunikasi ATR/BPN diarahkan untuk memastikan masyarakat memahami kebijakan dan layanan pertanahan secara jelas. Informasi mengenai sertipikasi tanah, penanganan persoalan pertanahan, hingga digitalisasi layanan disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi agar mudah diakses dan dipahami publik.

Penghargaan ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran ATR/BPN untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi. Setiap pegawai, kata Dwi Budi Martono, memiliki peran strategis sebagai duta komunikasi yang menyampaikan hasil kerja kementerian kepada masyarakat.

Anugerah INDOPOSCO 2026 diberikan kepada 20 institusi yang dinilai memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Komisaris Utama PT Indonesia Digital Pos, Syarif Hidayatullah, dalam acara yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-5 INDOPOSCO.

Dengan tema "Kepak Membawa Dampak", acara ini menjadi refleksi pentingnya peran komunikasi dalam memperluas dampak pembangunan. Penghargaan yang diterima ATR/BPN menegaskan bahwa komunikasi publik yang terbuka, masif, dan mudah dipahami merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.