Sentra Media - Fenomena sejumlah sekolah negeri yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan murid baru pada Tahun Ajaran 2026/2027 menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan pendidikan dasar di seluruh Indonesia.
Kondisi kekurangan murid baru mulai terlihat setelah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027. Di beberapa daerah, seperti Kota Semarang dan Kota Solo, terdapat sekolah dasar negeri yang hanya memperoleh kurang dari 10 pendaftar. Di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat ada sekolah yang tidak mendapatkan satu pun murid baru, sementara ratusan sekolah lainnya juga mengalami kesulitan memenuhi kuota penerimaan.
Puan Maharani menegaskan bahwa fenomena ini bukan hanya masalah kuota penerimaan, melainkan mencerminkan perubahan besar dalam dinamika pendidikan masyarakat. Ia meminta pemerintah untuk tidak mengambil kesimpulan secara prematur dan melakukan kajian mendalam guna mengidentifikasi apakah masalah ini bersifat nasional atau hanya terjadi di daerah tertentu.
Puan menegaskan kewajiban negara untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas dan mudah diakses. Ia mengusulkan perlunya penyusunan peta nasional kebutuhan satuan pendidikan yang dapat mengintegrasikan berbagai faktor, termasuk jumlah anak usia sekolah dan proyeksi penduduk. Puan juga menekankan pentingnya transformasi sekolah negeri agar kembali menjadi pilihan utama masyarakat. DPR RI berkomitmen untuk mengawal penataan sekolah dasar sebagai bagian dari reformasi pendidikan yang bertujuan memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap anak.