Kemajuan Pendidikan di Era Prabowo-Gibran: Revitalisasi Sekolah dan Peningkatan Kesejahteraan Guru

Jakarta, InfoPublik — Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan kemajuan signifikan di sektor pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan capaian strategis yang menunjukkan arah baru pendidikan nasional: lebih modern, merata, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu capaian besar ialah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun untuk 10.440 sekolah tahun ini. Melalui sistem swakelola, program tersebut telah menjangkau 16.140 satuan pendidikan dan menyerap lebih dari 400 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia.

“Program ini sudah berjalan, bahkan sebagian telah selesai 100 persen. Sistem swakelola memberikan dampak ekonomi dan membuka lapangan kerja luas,” ujar Abdul Mu’ti dalam acara Taklimat Media guna menyosialisasikan berbagai capaian program Kemendikdasmen, di Plaza Insan Berprestasi, Rabu (22/10/2025).

Dalam bidang transformasi digital pendidikan, Kemendikdasmen menjalankan empat program utama: distribusi perangkat Interactive Flat Panel (IFP), pelatihan bagi guru, penyediaan materi digital, serta pengadaan laptop dan perangkat pendukung.

“Lebih dari 45 ribu IFP sudah disalurkan. Program ini berbasis Inpres, Perpres, dan keputusan sidang kabinet. Sekolah yang siap akan langsung menerima perangkat, sementara yang tidak memanfaatkan akan kami tarik kembali,” jelas Mu’ti.

Ia menegaskan, perangkat rusak akan diganti baru, bukan diperbaiki. Program digitalisasi ini diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperkenalkan teknologi kepada siswa dan guru sejak dini.

Capaian lain adalah peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru. Untuk pertama kalinya, Kemendikdasmen memberikan beasiswa afirmasi bagi 12.500 guru untuk menempuh pendidikan D4/S1 melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Tahun depan, kuota beasiswa ditingkatkan menjadi 150 ribu guru.

Selain itu, Kemendikdasmen mengalokasikan insentif Rp300 ribu per bulan bagi 300 ribu guru honorer selama tujuh bulan. Tahun depan, nominalnya akan naik menjadi Rp400 ribu per bulan. Untuk guru non ASN, tunjangan sertifikasi mencapai Rp2 juta per bulan, sementara guru ASN menerima satu kali gaji penuh.

“Ini bentuk penghargaan negara terhadap guru sebagai garda terdepan pendidikan. Kesejahteraan mereka adalah fondasi mutu pendidikan nasional,” tegas Mu’ti.

Kemendikdasmen juga tengah menyiapkan pembelajaran bahasa Inggris wajib mulai kelas 3 SD pada 2027, dengan pelatihan nasional bagi guru SD pada 2026. “Bahasa Inggris diajarkan bukan sebagai ilmu, tapi sebagai sarana komunikasi agar siswa percaya diri berinteraksi global,” jelas Mu’ti.

Sementara itu, program Wajib Belajar 13 Tahun akan diluncurkan tahun depan, melibatkan kerja sama dengan Kementerian Desa dan PDTT. Melalui perluasan Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan pendidikan akan menjangkau hingga jenjang taman kanak-kanak (TK).

Sebanyak 3,5 juta peserta SMA telah mendaftar untuk Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan dilaksanakan November 2025. Tes ini dirancang inklusif dan ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Di sisi lain, Bahasa Indonesia kini telah ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO. Pada November mendatang, Menteri Mu’ti dijadwalkan berpidato dalam forum dunia tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia — tonggak diplomasi kebudayaan yang memperkuat posisi Indonesia di dunia pendidikan global. “Satu tahun ini adalah landasan kami untuk bekerja lebih baik lagi,” kata Mu’ti.

Wakil Menteri Dikdasmen, Atip Latipulhayat, menegaskan, revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) akan memperkuat tata kelola guru agar lebih efektif.

“Distribusi guru selama ini terkendala kewenangan daerah. RUU Sisdiknas mengusulkan pengelolaan guru dilakukan oleh pemerintah pusat, namun tetap mempertahankan fungsi daerah,” ungkap Atip.

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan kini bergerak dari tataran kebijakan menuju implementasi nyata.

Dari revitalisasi fisik sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, hingga perluasan wajib belajar 13 tahun, semuanya menandai arah baru pendidikan Indonesia — maju, inklusif, dan berkeadilan.