Sumber Foto: kalbar.kemenkum.go.id
Hub Berita
Kementerian Hukum Luncurkan Legal Policy Hub dan Gelar Policy Talks Tematik I untuk Dorong Inovasi Pangan
Pontianak – Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi meluncurkan Forum Komunikasi Kebijakan yang dikenal sebagai Legal Policy Hub. Peluncuran ini bersamaan dengan kegiatan Policy Talks Tematik I yang mengangkat tema "Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi". Acara ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan dihadiri oleh para pengampu dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat pada Senin, 15 September 2025.
Tujuan dan Harapan dari Legal Policy Hub
Acara dimulai dengan laporan dari Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, yang menjelaskan tujuan forum ini adalah untuk mengukuhkan kerja sama lintas sektor melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Legal Policy Hub diharapkan dapat menjadi jembatan dalam perumusan kebijakan antar sektor serta membuka ruang dialog melalui forum Policy Talks.
Pentingnya Kebijakan Berkualitas
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufik, menyampaikan pentingnya memperbaiki kualitas kebijakan dan regulasi agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa forum ini memiliki strategi untuk menciptakan iklim yang kondusif, meningkatkan daya saing, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Hukum, LAN, Mahkamah Konstitusi, dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, secara resmi membuka acara tersebut dan menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga agar setiap regulasi yang dihasilkan berbasis data, sejalan dengan visi-misi Presiden, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pemaparan Terkait Inovasi Pangan
Acara juga menampilkan pemaparan mengenai dashboard Legal Policy Hub yang dapat diakses melalui laman fkk.kemenkum.go.id. Dashboard ini berisi berbagai informasi, logo anggota, serta galeri dokumentasi. Sesi inti Policy Talks menghadirkan empat narasumber, di antaranya:
- Andry Indrady, yang membahas Legal Policy Hub sebagai jembatan inovasi industri pangan.
- Tri Widodo Wahyu Utomo dari LAN, yang menekankan pentingnya kebijakan pengolahan pangan berkualitas.
- Andriko Noto Susanto dari Badan Pangan Nasional, yang menyoroti kemandirian pangan sebagai kekuatan ekonomi.
- Boediastoeti Ontowirjo dari BRIN, yang memaparkan penelitian dan inovasi di sektor pangan.
Diskusi Interaktif dan Penutup
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif, baik secara daring maupun luring, memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendalami pemahaman terkait strategi kebijakan inovasi industri pangan di Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa peluncuran Legal Policy Hub merupakan momentum penting untuk memperkuat peran BSK di daerah dalam mendukung lahirnya kebijakan yang lebih adaptif, berkualitas, serta mampu mendorong inovasi pangan yang berpotensi besar di Kalimantan Barat demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
