Koalisi Desak Pemerintah Ungkap Nama Perusahaan Perusak Hutan Sumatera

BETAHITA.ID - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah untuk membuka nama-nama perusahaan yang terindikasi merusak hutan di Sumatera dan menjadi biang bencana. Ketertutupan pemerintah justru menunjukkan pembiaran perusakan hutan.

Bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada November lalu menunjukkan krisis ekologis di Sumatera bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, melainkan hasil dari kerusakan hutan sejak lama.

Koalisi 11 organisasi masyarakat sipil, Freedom Of Information Network Indonesia (FOINI), mendesak Kementerian Kehutanan membuka nama-nama perusahaan yang terindikasi merusak hutan di Sumatera.

Mereka diantaranya Indonesian Parliamentary Center (IPC), Greenpeace, Perkumpulan PUSPAHAM, PATTIRO Banten, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), KOPEL Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Transparency International Indonesia (TII), Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia), dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA).