KPAI: Perang Sarung Menjadi Indikator Krisis Ruang Bermain Anak

Sentra Media - KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai fenomena perang sarung yang marak terjadi saat Ramadhan, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa dan gegar otak, bukan sekadar kenakalan remaja biasa.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyebut peristiwa tersebut sebagai alarm keras atas krisis ruang bermain anak, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya lingkungan dalam memfasilitasi energi anak.

"Ini adalah sinyal darurat dari krisis ruang bermain, lemahnya pengawasan, dan gagalnya lingkungan memfasilitasi energi anak-anak kita," ujar Jasra dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).

Krisis Ruang Bermain di Permukiman Padat

Menurut Jasra, Ramadhan sejatinya menjadi momentum komunal yang dirindukan. Namun di balik semarak ibadah, terdapat persoalan perlindungan anak yang kerap terabaikan.

Ia menjelaskan, tragedi perang sarung umumnya berakar di kawasan perkampungan padat penduduk.

Lahan terbuka yang dahulu menjadi ruang bermain kini banyak beralih fungsi menjadi pabrik atau area parkir, sehingga ruang gerak anak semakin sempit.

"Akibatnya, ketika Ramadan tiba dan anak-anak memiliki alasan sah untuk keluar rumah di malam hari, mereka berlari mencari ruang seluas-luasnya untuk berekspresi," ujarnya.

Situasi tersebut diperparah oleh perubahan pola waktu selama Ramadhan.

Orang dewasa kerap kelelahan setelah berbuka atau tarawih karena harus bekerja keesokan harinya, sementara energi anak-anak justru memuncak pada malam hingga menjelang sahur.

"Kekosongan pengawasan di celah waktu inilah yang memicu anak-anak mencari penyaluran energi sendiri di jalanan," kata Jasra.

Migrasi Alat Tawuran

Jasra menegaskan, perang sarung hanyalah puncak gunung es dari persoalan lama.

"Kita tidak boleh terkecoh. 'Perang sarung' hanyalah puncak gunung es dari persoalan lama yang tak kunjung selesai," katanya.

Ia menilai fenomena tersebut merupakan migrasi alat dari tawuran konvensional yang berganti bentuk menjadi sarung saat Ramadhan.

Di baliknya, terdapat berbagai faktor risiko, seperti keluarga bercerai, kerentanan ekonomi pada desil 1 dan 2, angka anak tidak sekolah (ATS), persoalan kesehatan mental, hingga anak yang diabaikan meski memiliki keluarga.

Sistem rujukan perlindungan anak pun dinilai belum berjalan optimal.