Lapas Takalar Gelar Sidang TPP untuk Penuhi Hak Warga Binaan

Takalar, INFO_PAS ---Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Takalar kembali melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak Warga Binaan dan evaluasi program pembinaan. Sidang TPP kali ini digelar untuk membahas usulan program Integrasi (Pembebasan Bersyarat) dan penunjukan Tamping (Narapidana/Tahanan Pendamping) di berbagai bidang kerja Lapas.

Sidang yang dipimpin oleh jajaran pejabat Lapas Takalar sebagai anggota TPP ini diikuti oleh total 38 Warga Binaan. Rinciannya adalah 17 orang Warga Binaan diusulkan untuk program Pembebasan Bersyarat (PB), sementara 21 Warga Binaan diusulkan untuk penugasan sebagai Tamping.

Kepala Lapas Takalar, Mansur, menekankan pentingnya Warga Binaan yang mengikuti sidang TPP untuk memanfaatkan hak yang diberikan dan menjaga perilaku setelahnya. "Kepada 17 Warga Binaan yang diusulkan Pembebasan Bersyarat, manfaatkanlah kepercayaan ini dengan sungguh-sungguh. Dan bagi seluruh peserta, baik calon PB maupun calon Tamping, ingatlah bahwa hak yang sudah diberikan bisa dicabut kembali jika kalian kembali melakukan pelanggaran. Jaga perilaku, disiplin, dan jadilah warga binaan yang bertanggung jawab agar hak-hak kalian tetap terjamin," tegasnya, Jumat (21/11/2025).

Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Gugu Alam, menambahkan bahwa semua Warga Binaan yang diusulkan telah melalui proses verifikasi dan penilaian. "Untuk Pembebasan Bersyarat, semua persyaratan administratif dan substantif sudah kami verifikasi ketat. Kami berharap 17 Warga Binaan ini benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menjadi warga yang taat hukum. Sementara untuk 21 calon Tamping, mereka harus menjadi agen perubahan dan perpanjangan tangan petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan pelaksanaan program pembinaan di Lapas," jelas Gugu Alam.

Pelaksanaan Sidang TPP ini menunjukkan komitmen Lapas Takalar dalam memberikan pelayanan maksimal dan memastikan setiap Warga Binaan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mempersiapkan mereka untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.