MA Gelar Anugerah 2025, Apresiasi Pengadilan dan Mitra Eksternal atas Inovasi Digital Peradilan

MARINews, Jakarta (30/12/2025) – Mahkamah Agung Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan kepada satuan kerja internal dan institusi eksternal melalui Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi dalam pembaruan peradilan, khususnya dalam implementasi sistem digital dan peningkatan layanan peradilan.

Sekretaris Mahkamah Agung, Bapak Sugiyanto, S.H., M.H., dalam laporannya menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni. “Anugerah ini tidak dimaknai semata sebagai seremoni tahunan, melainkan sebagai bentuk penghargaan tertinggi dan penghormatan yang tulus kepada satuan kerja dan insan peradilan yang secara konsisten menjadi garda terdepan dalam perubahan, inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan,” ujarnya.

Mahkamah Agung dalam menilai telah bekerja sama dengan Tim Peneliti Katadata.com sehingga proses penilaian dapat dilakukan secara independen, profesional, dan serta berbasis data yang terukur. Menggunakan metode gabungan kuantitatif (60%) dan kualitatif (40%), yang mana penilaian kuantitatif bersandar pada data kinerja dalam sistem informasi perkara, sementara penilaian kualitatif berdasarkan kuesioner yang disebar ke pengadilan tingkat pertama.

Tidak hanya internal, penghargaan juga diberikan kepada institusi eksternal seperti kejaksaan, kepolisian, pemerintah daerah, serta lembaga kementerian sebagai bentuk apresiasi atas peran krusial mereka. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Bapak Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., menekankan bahwa, "Tanpa peran instansi eksternal ini, maka laju pembaruan tidak akan optimal”.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124/KMA/SK.OT1.6/VII/2025, Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2025 mencakup kategori-kategori yang merepresentasikan pilar fundamental sistem peradilan modern, yaitu:

- Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan E-Litigasi

- Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan E-Berpadu

- Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana

- Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Perdata

- Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

- Pengadilan Tinggi dengan Jumlah Satker Peraih Anugerah Terbanyak

Pelaksanaan Fungsi Pembinaan

Pengadilan Tinggi dengan

Jumlah Satuan Kerja Peraih Anugerah Terbanyak

JENIS PENGADILAN TINGGI

Peringkat 1

Peringkat 2

Peringkat 3

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi Surabaya

Pengadilan Tinggi Bandung

Pengadilan Tinggi Riau

Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Pengadilan Militer TInggi

Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Hakim Mediator Dengan Tingkat Keberhasilan Terbaik

di Pengadilan Negeri

PENGADILAN NEGERI

Peringkat 1

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Peringkat 2

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Peringkat 3

Faisal, S.H., M.H.

PENGADILAN AGAMA

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.H.E.S

Penghargaan Terhadap Instansi Eksternal

JENIS PENGHARGAAN

Peringkat 1

Peringkat 2

Peringkat 3

Pelaksanaan e-Berpadu (Kejaksaan)

Kejaksaan Negeri Tuban

Kejaksaan Negeri Surabaya

Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu

Pelaksanaan e-Berpadu (Kepolisian)

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

Kementerian/Lembaga Terbaik Dalam Kepatuhan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Peringkat 1

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peringkat 2

Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok

Peringkat 3

Kepala Desa Lubuk Nambulan

Anugerah Mahkamah Agung 2025 bukan sekadar penghargaan, melainkan cermin dari upaya bersama membangun peradilan modern yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada layanan. Dengan mengapresiasi tidak hanya satuan kerja internal tetapi juga mitra eksternal seperti kejaksaan, kepolisian, dan kementerian, Mahkamah Agung menegaskan bahwa reformasi peradilan adalah tugas bersama.