Menggali Potensi Ekonomi Nontambang di Papua untuk Pembangunan Berkelanjutan

● Tanah Papua punya sumber daya alam yang sangat kaya, tapi sangat bergantung pada tambang.

● Banyak sektor potensial di Papua yang bisa dimaksimalkan, dari perikanan hingga konstruksi.

● Papua butuh perhatian lebih guna memaksimalkan sektor ekonomi nontambang dan capai pemerataan pembangunan.

Tanah Papua dikenal sebagai salah satu wilayah dengan sumber daya alam terkaya di Indonesia. Sayangnya, potensi ekonomi Papua selama ini tertutup oleh masifnya eksploitasi alam dan pertambangan, seperti Freeport di Timika yang menjadi salah satu situs tambang emas terbesar di dunia.

Terbaru, ada eksploitasi nikel di permata pariwisata nasional Raja Ampat, Papua. Padahal eksploitasi alam besar-besaran sudah terbukti tidak optimal memberikan manfaat yang seharusnya terhadap masyarakat Papua.

Pemekaran membuat Papua kini memiliki enam provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Masing-masing wilayah menyimpan peluang investasi luar biasa yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Pembangunan Papua yang berbasis investasi inklusif dan berkelanjutan justru bisa menjadi titik balik penting dalam sejarah pembangunan Indonesia. Caranya dengan memaksimalkan geliat sektor ekonomi lain yang berpotensi membangun Papua secara berkelanjutan. Tidak melulu mengandalkan sektor tambang eksploitatif yang sudah terbukti tidak optimal memberikan manfaat yang seharusnya pada Papua.

Ragam sektor potensial di Papua

Tanah Papua dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini membuatnya memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, pariwisata, hingga jasa konstruksi. Dari sisi produksi hampir semua bidang usaha di Papua mengalami pertumbuhan positif pada periode 2022-2024 (lihat tabel di bawah).

Tabel PDRB Papua 2022-2024 (miliar rupiah)

Dengan luas wilayah laut yang mencapai 106.598,9 km2 dan bentangan garis pantai 12.455 km, Papua memiliki potensial tak terbatas di bidang perikanan dan kemaritiman. Realisasi sektor ini mencatat nilai tambah sebesar Rp4,16 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2023.

Sementara sektor pertanian per tahun 2023 memberikan nilai tambah sebesar Rp11,82 triliun atau senilai 14,46% dari total PDRB. Sumbangsih tersebut ditopang komoditas seperti padi, kopi, teh, kakao, dan kelapa sawit menunjukkan volume produksi yang besar.

Sayangnya kekayaan sumber daya alam ini tidak diiringi kehadiran industri pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja. Selain itu, Papua juga kerap menjadi sasaran empuk aksi ilegal fishing baik skala nasional ataupun internasional.

Sektor konstruksi pun menjadi penyumbang terbesar PDRB Papua dengan nilai Rp16,68 triliun pada 2023. Namun di sisi lain, Papua juga merupakan provinsi dengan indeks kemahalan konstruksi tertinggi nasional. Hal ini mencerminkan persoalan serius dalam logistik, rantai pasok bahan bangunan, dan akses terhadap pasar tenaga kerja yang terampil.

Jika melihat sektor pertambangan, Papua Tengah menjadi pusat utama eksploitasi mineral dengan nilai tambah mencapai Rp78 triliun dalam PDRB 2023. Akan tetapi, ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif semata tidak berkelanjutan. Tanpa hilirisasi dan pengolahan lokal, keuntungan terbesar akan terus menguap ke luar Papua.

Permasalahan lama yang tak tersentuh

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan adanya ketimpangan dalam aliran investasi pascapemekaran.

Provinsi Papua Tengah mencatatkan Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar senilai US$968 juta (Rp15,6 triliun). Sebagian besar dana ini berasal dari sektor pertambangan.

Sebaliknya, Papua Pegunungan tidak mencatatkan investasi asing sama sekali.

Tren Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pun masih terpusat pada sektor-sektor yang bersifat dasar (seperti perdagangan, konstruksi, dan jasa). Adapun sektor manufaktur dan industri pengolahan hampir tidak tersentuh.

Pola investasi ini mencerminkan keterbatasan infrastruktur, tantangan aksesibilitas, dan minimnya strategi hilirisasi ekonomi yang sistematis.

Untuk mengubah arah pembangunan, diperlukan strategi yang tidak biasa-biasa saja, antara lain:

1. Prioritaskan infrastruktur dan konektivitas

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas harus diprioritaskan. Hal ini tidak hanya dalam konteks pembangunan jalan dan pelabuhan, tetapi juga dalam penguatan konektivitas digital dan energi.

Daerah seperti Papua Pegunungan dan Papua Selatan membutuhkan pelabuhan perikanan terpadu dan akses transportasi untuk mempercepat pengembangan sektor produktif.

2. Dorong hilirisasi lokal lewat insentif investasi

Tanpa industri pengolahan hasil tambang, pertanian, dan perikanan, Papua akan terus bergantung pada komoditas mentah.

Karena itu diperlukan hilirisasi melalui insentif investasi untuk mendirikan pabrik pengolahan tembaga dan emas di Papua Tengah, industri pengolahan kelapa sawit dan kakao di Papua Selatan, serta pengolahan hasil perikanan di wilayah pesisir.

3. Penguatan SDM lokal

Penguatan sumber daya manusia (SDM) lokal menjadi kunci utama. Papua memiliki potensi tenaga kerja muda yang besar, tetapi sebagian besar belum memiliki keterampilan teknis dan industri.

Pemerintah perlu membangun pusat-pusat pelatihan vokasi berbasis sektor unggulan (seperti pertambangan, perikanan, dan konstruksi) di setiap provinsi. Pemberian insentif bagi investor yang melibatkan dan melatih tenaga kerja lokal juga harus diperkuat.

4. Kemudahan regulasi

Reformasi regulasi dan penyederhanaan perizinan sangat penting untuk meningkatkan iklim investasi. Banyak investor menilai hambatan utama dalam berinvestasi di Tanah Papua, yaitu adanya ketidakpastian hukum atas kepemilikan lahan, lambannya proses birokrasi, serta minimnya koordinasi antara pusat dan daerah.

Solusi yang realistis adalah dengan membentuk zona ekonomi khusus (KEK) berbasis potensi lokal dan digitalisasi sistem perizinan (OSS).

5. Pemberdayaan masyarakat adat

Pemberdayaan masyarakat adat dan peningkatan stabilitas sosial merupakan hal yang tak kalah penting. Investasi tidak boleh berjalan di atas konflik lahan atau mengorbankan kearifan lokal.

Pemerintah daerah harus aktif memfasilitasi dialog antara investor dan masyarakat, membangun mekanisme perlindungan sosial, serta memperjelas status hukum atas tanah ulayat.

Papua bukan hanya kaya akan sumber daya alamnya semata, tetapi juga bisa memberikan sumbangsih nyata bagi perekonomian nasional juga asal dikelola dengan pendekatan yang tepat. Kita perlu menggeser paradigma dari Papua sebagai objek pembangunan menjadi Papua sebagai subjek ekonomi nasional.

Ini bukan soal belas kasih, tetapi soal keadilan dan akal sehat pembangunan jangka panjang agar pemerataan pembangunan nasional tercapai dan tidak ada daerah yang tertinggal.