Palembang Siap Menjadi Pusat Ekspor Komoditas Perkebunan

Palembang, Sumatera Selatan - Badan Karantina Indonesia (Barantin) berupaya menjadikan Kota Palembang sebagai pusat atau hub ekspor komoditas perkebunan dari Sumatera Selatan. Langkah ini diambil mengingat selama ini banyak komoditas, seperti kopi, diekspor melalui Lampung.

Kepala Barantin, Sahat M Panggabean, menyatakan bahwa pengembangan Palembang sebagai hub ekspor diharapkan dapat mempercepat distribusi barang serta menekan biaya logistik dari kawasan Sumatera Selatan. "Dengan menjadikan Palembang sebagai hub, ekspor dari daerah ini akan lebih tercatat secara resmi," ujarnya setelah peluncuran aplikasi Go Ekspor di Palembang pada hari Senin.

Sahat menambahkan, Palembang memiliki banyak komoditas unggulan dan didukung oleh infrastruktur pelabuhan yang memadai, sehingga sangat memungkinkan untuk dijadikan hub ekspor.

Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Sumsel, Sri Endah Ekandari, juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, pihaknya telah memfasilitasi ekspor langsung sejumlah komoditas perkebunan dan produk olahannya dari Pelabuhan Boom Baru, Palembang. Komoditas yang diekspor antara lain adalah kopi dari Kabupaten Lahat dan Muara Enim, minyak kelapa mentah (CNO) dari Kabupaten Banyuasin ke Malaysia, serta serat nanas dari Kota Prabumulih ke Spanyol.

Menurut Sri Endah, peran BKHIT Sumsel sangat penting dalam memastikan bahwa produk perkebunan yang akan diekspor memenuhi standar keamanan dari mikroorganisme pengganggu tumbuhan dan persyaratan teknis dari negara tujuan. Rangkaian tindakan karantina dilakukan dengan ketat, meliputi pemeriksaan fisik, ketelusuran asal usul komoditas, pengujian laboratorium, hingga penerbitan sertifikat fitosanitari.

Fitosanitari adalah serangkaian tindakan karantina tumbuhan yang harus dilakukan sebelum mengekspor komoditas pertanian dan perkebunan. Dengan adanya pendampingan dari tim BKHIT Sumsel, diharapkan produk yang akan diekspor benar-benar memenuhi standar dan persyaratan, sehingga saat sampai di negara tujuan tidak mengalami masalah atau penolakan.