Pelaksanaan Sekolah Rakyat Dimulai: Tantangan dan Harapan dalam Pendidikan Anak Miskin

Program Sekolah Rakyat yang dimulai pada 14 Juli 2025, di bawah naungan Kementerian Sosial, bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia. Namun, pelaksanaan program ini menuai kritik dari berbagai kalangan, yang menilai bahwa pemerintah terkesan gegabah dalam implementasinya tanpa kajian mendalam.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat hadir di 63 lokasi di berbagai kota di Indonesia, dengan fokus pada anak-anak yang berisiko putus sekolah. Mereka akan ditempatkan di asrama untuk menerima pendidikan. Meskipun konsep ini dimaksudkan untuk membantu, namun banyak yang menganggapnya sebagai bentuk segregasi sosial dalam pendidikan.

Kisah Orang Tua dan Anak

Nur'aini, seorang ibu dari Padang, terpaksa melepaskan anak keduanya, Cahaya Putri Wisabila, untuk tinggal di asrama Sekolah Rakyat karena keterbatasan ekonomi. Ia berharap pendidikan yang diterima anaknya akan mengubah nasib keluarga mereka. "Saya mau anak saya jadi orang yang berhasil," ungkap Nur'aini.

Di Kupang, Maria Novita Tefa juga merasakan kesedihan saat harus berpisah sementara dengan putrinya, Hani Olivia Guterres. Maria yang bekerja sebagai kader posyandu dengan penghasilan minim, berharap pendidikan di Sekolah Rakyat dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi anaknya.

Di Jayapura, Ehut L. Sasarari merasa kehilangan saat putrinya, Queen Sabattini Sasarari, harus masuk asrama. Meskipun ada rasa cemas, mereka berharap pendidikan yang diterima akan membawa manfaat bagi keluarga.

Kritik terhadap Program

Walaupun ada harapan dari orang tua, pengamat pendidikan menilai program Sekolah Rakyat sebagai langkah yang gegabah. Itje Chodidjah dari Universitas Pendidikan Indonesia mengatakan bahwa segregasi sosial dalam pendidikan dapat memiliki dampak psikologis yang besar bagi anak-anak. "Ini adalah pemisahan yang berpotensi memicu stres pada anak," ujarnya.

Retno Listyarti dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menambahkan bahwa program ini dapat menciptakan stigma bagi anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat. Ia mengkhawatirkan bahwa minimnya kajian dalam perencanaan dapat berakibat pada pelanggaran hak-hak anak.

Persiapan dan Infrastruktur

Persiapan untuk Sekolah Rakyat terbilang singkat. Banyak fasilitas yang belum sepenuhnya siap digunakan. Di beberapa lokasi, seperti Jakarta, renovasi gedung hanya berlangsung selama 80 hari. Sementara itu, perekrutan guru juga dilakukan secara mendesak, dengan sebagian besar guru baru memiliki pengalaman mengajar yang terbatas.

Anggaran dan Rencana Ke Depan

Program Sekolah Rakyat memiliki anggaran sebesar Rp 1,19 triliun untuk tahun ajaran 2025/2026, dengan rencana untuk membuka hingga 500 titik yang dapat mengakomodasi 20.000 anak. Namun, para pakar pendidikan menyarankan bahwa alokasi anggaran ini sebaiknya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri yang ada.

Dengan sejumlah tantangan yang dihadapi, pelaksanaan Sekolah Rakyat menjadi sorotan publik dan memunculkan harapan untuk perbaikan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Indonesia.