Pemerintah Rencanakan Sekolah Rakyat: Harapan atau Tantangan Baru?

Pemerintah Indonesia sedang meluncurkan pendaftaran untuk program Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan konsep asrama. Dengan biaya pembangunan yang diperkirakan mencapai Rp150 miliar per sekolah, program ini bertujuan untuk "memuliakan keluarga miskin dan memutus mata rantai kemiskinan". Namun, pertanyaan muncul mengenai efektivitas program ini dan bagaimana sosialisasinya di masyarakat.

Sosialisasi dan Kesiapan Sekolah Rakyat

Di Solo, Jawa Tengah, salah satu lokasi yang menjadi percontohan Sekolah Rakyat, Tutiek Budhawati, seorang ibu yang bekerja sebagai buruh cuci, mengungkapkan ketidaktahuannya mengenai program ini. Meskipun lokasi Sekolah Rakyat tidak jauh dari rumahnya, ia merasa belum mendapatkan informasi yang cukup. "Sekolah Rakyat itu mencakup semua [jenjang sekolah]? Semua fasilitas dibiayai pemerintah? Saya tidak tahu apa-apa," ujarnya.

Penanggung jawab Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso, Zaini Dahlan, menjelaskan bahwa sosialisasi telah dilakukan kepada pendamping program keluarga harapan dan akan ada sosialisasi lebih lanjut dengan dinas pendidikan. Sekolah ini direncanakan untuk menampung 100 siswa di tingkat SMA dengan empat rombongan belajar.

Kritik Terhadap Sekolah Rakyat

Beberapa warga di daerah lain, seperti Batam dan Makassar, juga mempertanyakan relevansi dan efektivitas dari Sekolah Rakyat. Sukri, seorang warga Rempang, menilai bahwa lebih baik pemerintah fokus pada program pendidikan yang sudah ada dan memastikan bantuan pendidikan disalurkan tepat sasaran. Aris, Ketua RT di Sembulang Hulu, berpendapat bahwa menggratiskan sekolah negeri lebih bermanfaat dibandingkan membangun sekolah baru yang dianggapnya sebagai pemborosan.

Di Makassar, Kamaruddin, seorang nelayan, mengaku belum mendengar tentang Sekolah Rakyat, meskipun ia berharap anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Hal serupa juga diungkapkan oleh Suryanti, yang berhadapan langsung dengan gerbang Sentra Wirajaya, tempat Sekolah Rakyat akan dibangun. Keduanya mencemaskan kurangnya informasi tentang program tersebut.

Tujuan dan Pendanaan Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat, yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan ekstrem. Seluruh biaya pendidikan, termasuk seragam dan asrama, akan ditanggung oleh negara. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, program ini diharapkan dapat menghasilkan generasi baru yang mampu mengubah nasib keluarga mereka.

Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dengan anggaran total sekitar Rp30 triliun. Namun, beberapa pengamat pendidikan mengingatkan bahwa program ini berpotensi membuka celah bagi penyelewengan dana jika tidak dikelola dengan baik.

Potensi Dampak Negatif dan Solusi Alternatif

Pengamat pendidikan seperti Ubaid Matraji dan Itje Chodijah mengungkapkan kekhawatiran bahwa Sekolah Rakyat bisa menciptakan sistem pendidikan eksklusif yang hanya dapat diakses oleh anak-anak dari kalangan tertentu. Mereka juga menyoroti risiko ketidakpastian pendidikan yang mungkin timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah di masa depan.

Alih-alih menginvestasikan dana yang besar untuk mendirikan sekolah baru, beberapa pengamat menyarankan pemerintah untuk lebih fokus pada perbaikan sekolah yang sudah ada dan mengatasi masalah pendidikan yang lebih mendesak, seperti anak putus sekolah dan kualitas infrastruktur pendidikan.

Dalam konteks ini, banyak yang berharap agar program Sekolah Rakyat dapat diimplementasikan dengan transparan dan akuntabel, serta benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan, bukan hanya menjadi proyek yang berpotensi menimbulkan lebih banyak masalah di dunia pendidikan Indonesia.