Pengunduran Diri Ratusan Guru Sekolah Rakyat: Dampaknya bagi Murid dan Sistem Pendidikan

Keputusan 143 guru dari Sekolah Rakyat untuk mengundurkan diri kembali menunjukkan permasalahan dalam penempatan tugas yang jauh dari domisili, yang menjadi pemicu utama masalah ini. Hal ini disampaikan oleh para pegiat pendidikan yang menilai bahwa pemerintah belum belajar dari pengalaman serupa sebelumnya.

Akibat pengunduran diri ini, para siswa Sekolah Rakyat berisiko menjadi pihak yang paling terdampak. Sejumlah mata pelajaran terpaksa tidak dapat diajarkan karena kekurangan tenaga pengajar, padahal kegiatan belajar sudah dimulai sejak 14 Juli 2025.

Sejarah Pengunduran Diri

Pada bulan April 2025, fenomena serupa juga terjadi ketika 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mayoritas merupakan dosen memilih mundur karena ditempatkan di lokasi yang sangat jauh dari domisili mereka. Menurut pengamat pendidikan, masalah ini seharusnya tidak terulang jika pemerintah melakukan kajian dan evaluasi terkait penempatan guru dan kebutuhan pendidikan di daerah.

Pemerintah mengharuskan setiap pelamar mengisi konfirmasi kesediaan untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Apabila tidak mengisi atau menolak, pelamar tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Namun, hal ini tidak menjamin bahwa guru yang ditempatkan akan sesuai dengan harapan mereka.

Dampak pada Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat di Sentra Wirajaya Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu yang terdampak, di mana dua guru yang berasal dari Jawa memilih mundur. Kepala Sekolah, Radiah, menyayangkan keputusan tersebut, mengingat para guru sebelumnya telah menyatakan kesediaan untuk ditempatkan di seluruh Indonesia.

"Kami memaksimalkan potensi yang ada dengan guru dan tenaga pendidik yang tersisa, tetapi kami masih kekurangan guru untuk mata pelajaran IPS dan Seni Budaya," kata Radiah.

Di Sekolah Rakyat lain, seperti di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang, situasi serupa juga terjadi. Dua guru mundur sehingga tidak ada pengajar untuk mata pelajaran agama. Kepala Sekolah, Azizah Batubara, menyatakan bahwa mereka telah berupaya untuk mencari guru pengganti, tetapi faktor jarak menjadi penghalang.

Proses Seleksi dan Penempatan Guru

Guru di Sekolah Rakyat menjalani proses seleksi yang ketat, termasuk konfirmasi kesediaan dan berbagai tes. Namun, banyak yang merasa tidak mendapatkan informasi jelas mengenai penempatan sebelum mereka mendaftar. Delvi Tiara Anjani, seorang guru di Sekolah Rakyat Sentra Handayani, mengungkapkan bahwa informasi tentang lokasi penempatan tidak disampaikan sebelumnya.

Respon Pemerintah

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa meskipun 143 guru mundur, ada sekitar 50.000 guru yang siap menggantikan. Dia juga menegaskan pentingnya para guru untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka saat mendaftar. Namun, pengamat pendidikan menilai bahwa mundurnya guru ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan penempatan.

Dampak terhadap Kualitas Pendidikan

Pengamat pendidikan, Ina Liem, menekankan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas dan kesiapan guru. Ia mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat memiliki potensi yang baik, tetapi kurangnya persiapan dan kajian menyebabkan banyak masalah yang berdampak langsung pada siswa.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, juga menyatakan bahwa penempatan guru yang tidak sesuai dapat merugikan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat, dan anak-anak menjadi korban dari kebijakan yang kurang tepat ini.

Kesimpulan

Pengunduran diri ratusan guru dari Sekolah Rakyat menimbulkan berbagai persoalan dalam sistem pendidikan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pemetaan kebutuhan guru yang lebih baik serta memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada para calon guru. Hal ini penting agar kualitas pendidikan tetap terjaga dan anak-anak mendapatkan hak pendidikan yang layak.