Program Sekolah Rakyat Dimulai: Tantangan dan Kontroversi di Tengah Harapan Pendidikan

Pada tanggal 14 Juli 2025, program Sekolah Rakyat resmi diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Bertujuan untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, program ini diharapkan dapat mencegah mereka putus sekolah. Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari kritik mengenai persiapan yang dianggap kurang matang serta potensi segregasi sosial dalam pendidikan.

Konsep dan Pelaksanaan Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat, yang dikelola di bawah Kementerian Sosial, tersebar di 63 titik di berbagai kota seperti Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sumatra Barat, dan Jawa Barat. Anak-anak yang terdaftar dalam program ini akan tinggal di asrama dan menerima fasilitas pendidikan, termasuk seragam, buku, dan makanan tiga kali sehari. Namun, pengamat pendidikan mengkhawatirkan dampak psikologis yang mungkin timbul akibat pemisahan anak-anak dari keluarga mereka dan penempatan dalam lingkungan yang homogen secara ekonomi.

Kisah Para Orang Tua dan Anak

Di Padang, Nur'aini (39) mengungkapkan kesedihannya saat harus melepaskan anak keduanya, Cahaya Putri Wisabila (12), untuk tinggal di asrama Sekolah Rakyat. "Saya mau anak saya jadi orang yang berhasil," ujarnya. Hal serupa juga dirasakan oleh Maria Novita Tefa (43) di Nusa Tenggara Timur yang harus berpisah sementara dari putrinya, Hani Olivia Guterres (12). Mereka mengharapkan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan anak-anak mereka.

Di Jayapura, Ehut L. Sasarari juga merasakan kehilangan saat putri bungsunya, Queen Sabattini Sasarari, masuk ke asrama. "Kakaknya bahkan bertanya, 'Kenapa harus sekolah di situ?' tetapi kami berharap anak kami bisa belajar dan kembali dengan pengetahuan yang baik," ujarnya.

Tanggapan Terhadap Program Sekolah Rakyat

Meski banyak orang tua berharap program ini bisa menjadi solusi pendidikan, sejumlah pakar pendidikan menganggap Sekolah Rakyat sebagai bentuk segregasi sosial. Itje Chodidjah, pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, menilai bahwa pemisahan anak-anak berdasarkan latar belakang ekonomi dapat berdampak negatif pada mental dan psikologi mereka. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, juga menekankan bahwa program ini dapat menimbulkan stigma bagi siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat.

Persiapan yang Minim dan Tantangan Ke Depan

Persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat ini dianggap tergesa-gesa dengan waktu yang singkat untuk renovasi gedung dan perekrutan guru. Beberapa fasilitas di lokasi-lokasi sekolah juga belum sepenuhnya siap. Di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai penerapan kurikulum yang dirancang, yang dinilai dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima anak-anak.

Anggaran dan Rencana Masa Depan

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa anggaran untuk Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026 mencapai Rp 1,19 triliun. Rencananya, program ini akan diperluas hingga 500 titik untuk mengakomodir hingga 20.000 anak. Namun, para pakar berpendapat bahwa dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk memperbaiki sekolah negeri yang ada dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Dengan berbagai tantangan dan harapan yang ada, pelaksanaan Sekolah Rakyat akan menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya segregasi sosial.