Protes Pedagang SWK Krembangan atas Sepinya Pembeli dan Tanggapan Pemkot Surabaya

Sentra Wisata Kuliner (SWK) Krembangan, yang merupakan salah satu pusat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan Pemkot Surabaya, mengalami masalah serius dengan sepinya pengunjung. Meskipun Pemkot berupaya meningkatkan sektor UMKM melalui berbagai program, kenyataannya banyak pedagang yang merasa diabaikan dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, telah berkomitmen untuk memperkuat sektor UMKM dengan memanfaatkan aset tanah milik Pemkot. Namun, di lapangan, situasi di SWK Krembangan menunjukkan adanya ketidakpuasan dari para pedagang. Lidia, salah satu pedagang, mengungkapkan bahwa manajemen di SWK Krembangan terbilang kacau, dan mereka merasa tidak mendapatkan bantuan atau bimbingan dari Pemkot.

“Kami harus mengembangkan bisnis sendiri tanpa dukungan dari pemerintah. Tidak ada promosi atau bantuan modal yang kami terima,” kata Lidia. Hal ini menjadi sorotan mengingat Pemkot Surabaya sedang menggencarkan program modernisasi SWK dengan sistem kasir tunggal, yang seharusnya memberikan manfaat bagi para pedagang.

Sistem kasir tunggal dirancang untuk mempermudah transaksi dan membantu manajemen pembukuan UMKM. Namun, SWK Krembangan tidak terlibat dalam penerapan sistem ini, meskipun 24 dari 44 SWK di Surabaya telah mengadopsinya. Lidia menambahkan, meski konsep tersebut menarik, kenyataannya mereka hanya diminta untuk membayar sewa stan yang cukup tinggi, yaitu Rp 500 ribu per bulan.

“Kami bahkan hanya mendapatkan sedikit pengunjung. Dalam sehari, kami hanya bisa pulang dengan uang Rp 20 ribu, dan pernah juga hanya Rp 14 ribu,” tambahnya. Sepinya pengunjung di SWK Krembangan semakin terlihat pada hari libur, di mana hanya ada enam pengunjung yang datang selama lebih dari dua jam.

Pedagang lain, Silfia, juga menyampaikan keluhan serupa. Ia menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan Pemkot tidak cukup untuk membantu mereka. “Bantuan Rp 500 ribu itu dibagi untuk 24 stan, jadi masing-masing hanya dapat Rp 20 ribu. Kami lebih baik memberikan uang itu untuk amal,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa perhatian Pemkot seharusnya tidak hanya tertuju pada beberapa SWK yang dikelola dengan baik, tetapi juga pada SWK yang mengalami kesulitan. “Jika Pemkot benar-benar ingin membantu, mereka harus melihat secara keseluruhan,” katanya dengan nada kecewa.

Selain masalah manajemen dan sepinya pembeli, SWK Krembangan juga menghadapi isu lingkungan. Para pedagang mengeluhkan pengelolaan limbah yang buruk, di mana air limbah langsung dibuang ke gorong-gorong dan sungai. “Kami tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan limbah dibuang ke tanah kosong di belakang SWK,” ungkap Lidia.

Dengan adanya keluhan-keluhan ini, harapan para pedagang SWK Krembangan adalah agar Pemkot Surabaya lebih merespons dan memberikan dukungan nyata bagi UMKM, sehingga mereka dapat berkembang dan berkontribusi lebih baik terhadap perekonomian kota.