Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan di Daerah 3T

Jakarta, InfoPublik — Upaya menghadirkan layanan pendidikan yang setara di seluruh Indonesia terus diperkuat melalui program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran. Transformasi ini mulai memperlihatkan hasil nyata, khususnya di kawasan terpencil, tertinggal, dan terluar (3T), di mana akses pendidikan kerap terhambat kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur.

Fenomena tersebut tampak jelas di Samarinda, Kalimantan Timur. Sekolah Terpadu — yang menaungi SDN 028 Sungai Kunjang, SMPN 16 Samarinda, dan SMA Prestasi Samarinda — kini tampil sebagai pionir digitalisasi pembelajaran. Sejak pemanfaatan Papan Interaktif Digital atau Interactive Flat Panel (IFP), suasana belajar berubah drastis. Murid lebih aktif, guru lebih kreatif, dan kelas menjadi lebih hidup.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, menuturkan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah menyaksikan langsung implementasi perangkat digital tersebut saat berkunjung pada September lalu.

“Menteri Mu’ti melihat sendiri bagaimana IFP membuat kelas jauh lebih interaktif. Ini bukan hanya soal alat, tetapi perubahan budaya belajar,” ujar Armin, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Senin (17/11/2025).

Menurut Armin, digitalisasi pembelajaran menjadi kebutuhan mendesak bagi daerah 3T, terutama yang membutuhkan asrama murid dan konektivitas memadai. Meskipun Kalimantan Timur mencatat Angka Partisipasi Kasar (APK) hingga 98,75 persen, masalah dropout masih terjadi akibat jarak antarsekolah yang jauh.

“Kami berharap dukungan pusat dapat menjangkau lebih banyak sekolah, khususnya daerah yang membutuhkan infrastruktur tambahan,” tegasnya.

Dinamika serupa hadir dari Provinsi Maluku, wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan geografis ekstrem. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, menyampaikan bahwa revitalisasi sekolah telah membawa perubahan mendasar pada pengelolaan pendidikan di daerahnya.

“Digitalisasi menjadi penopang utama pendidikan kami. Dengan program revitalisasi, sekitar 100 SMA dan SMK kini memiliki sarana memadai. Sekolah di perbatasan sudah setara dengan sekolah di kota,” ungkapnya.

Ia menambahkan, guru kini dapat mengajar dengan lebih percaya diri karena akses terhadap materi pembelajaran lebih merata. Transformasi ini juga meningkatkan jangkauan informasi pendidikan ke seluruh pulau, sebuah kemajuan yang sebelumnya sulit dihadirkan secara konsisten.

“Harapan kami, lebih dari 400 sekolah di Maluku bisa segera terlayani. Ini penting untuk generasi masa depan Maluku dan Indonesia,” ujar Sarlota.

Dalam arahannya pada Rakor tersebut, Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa target penyelesaian revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan ditetapkan pada 15 Desember 2025, mencakup pelaksanaan dan pelaporan. Namun pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi daerah yang memiliki hambatan akses.

“Untuk wilayah dengan kendala geografis atau cuaca ekstrem, dispensasi memungkinkan, tetapi harus melalui proses monitoring dan evaluasi yang ketat. Prioritas utama adalah memastikan bantuan tepat sasaran,” tegasnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal penuh program ini. Menurutnya, keberhasilan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan membutuhkan sinergi berbagai pihak.

“Komisi X akan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, pengawasan APBN berjalan transparan, dan percepatan revisi UU Sistem Pendidikan Nasional lebih responsif terhadap kebutuhan daerah,” ujar Hetifah.

Ia menekankan bahwa pemerataan pendidikan adalah tanggung jawab negara sekaligus gerakan kolektif untuk membangun masa depan bangsa.