Sekjen Kemenimipas Tinjau Lapas Kelas I Malang, Pastikan Standar Pelayanan Terpenuhi
Sentra Media - Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia, melakukan peninjauan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk memastikan pelayanan publik dan program pembinaan berjalan sesuai standar serta memenuhi hak warga binaan.
Awal Kejadian
Kunjungan Asep Kurnia dilaksanakan pada Jumat, 17 Juli 2026, didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali. Rombongan disambut oleh Kepala Lapas Kelas I Malang, Christo Victor Nixon Toar, dan jajaran terkait.
Perkembangan
Peninjauan diawali di Kantin Primkopasindo Lapas Malang, di mana Asep Kurnia mengecek penerapan kebijakan satu harga. Ia meneliti daftar harga kebutuhan pokok, mekanisme pelayanan, serta berdialog dengan warga binaan mengenai akses dan keterjangkauan layanan. Asep menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan transparansi dalam pelayanan dasar, agar harga yang diterapkan tidak memberatkan warga binaan dan mencerminkan pelayanan humanis.
Selanjutnya, Asep meninjau ruang pembinaan kemandirian Batik Tulis Lowokwaroe, yang menggabungkan digitalisasi perancangan motif dengan pengerjaan konvensional. Dalam dialog dengan salah satu warga binaan, Asep menemukan bahwa keterampilan membatik merupakan ilmu baru yang diperoleh selama masa pembinaan. Ia juga memastikan hak warga binaan pekerja, terutama terkait mekanisme pemberian premi atas hasil karya.
Christo Victor Nixon Toar menjelaskan bahwa seluruh warga binaan yang mengikuti program pembinaan kemandirian telah mendapatkan hak premi yang dikelola akuntabel melalui buku tabungan premi. Asep Kurnia mendorong pengelolaan premi agar meningkat melalui kerja sama dengan lembaga perbankan, sehingga setiap warga binaan memiliki rekening pribadi. Ia menekankan komitmen untuk menghadirkan pembinaan yang tidak hanya memberikan keterampilan kerja tetapi juga mempersiapkan aspek ekonomi dan kemandirian untuk mendukung reintegrasi sosial.
Kondisi Terakhir
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemasyarakatan di Jawa Timur, dengan memastikan setiap program pembinaan memberikan manfaat nyata bagi warga binaan.
