Sinergi Pusat-Daerah Kunci Pembangunan Inklusif di Sulteng

BOGOR – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, HM Arus Abdul Karim, menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dipimpin Presiden RI, di Bogor, Senin (02/02).

Forum ini menjadi ruang konsolidasi kebijakan antara pusat dan daerah guna memastikan program prioritas Presiden dapat diterjemahkan secara konkret di daerah.

Rapat koordinasi tersebut menitikberatkan pada penyelarasan arah kebijakan pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045, dengan menuntut keterlibatan aktif pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Presiden Republik Indonesia dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan agenda pembangunan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh konsistensi implementasi di daerah.

Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim, menegaskan, DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan program prioritas Presiden benar-benar terimplementasi di daerah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Kata dia, sinergi pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

“DPRD tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga penentu arah kebijakan daerah. Implementasi program prioritas Presiden di Sulawesi Tengah harus diterjemahkan secara realistis dalam kebijakan daerah dan APBD, agar berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Arus.

Arus menegaskan komitmen DPRD Sulawesi Tengah untuk memastikan kebijakan daerah tetap sejalan dengan agenda nasional, namun tetap berpijak pada kebutuhan dan karakteristik daerah.

Ia menambahkan, DPRD Sulteng siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat stabilitas politik daerah, serta mengawal pelaksanaan program prioritas agar tidak menyimpang dari tujuan awal. ***

DPRD Provinsi Sulteng

Parlementaria

Terkait

Alfiani Sallata Desak Penertiban Tambang Ilegal di Dongi-Dongi

Politik

Komisi III DPRD Sulteng Desak Pengawasan Ketat Tambang

Politik

Sekwan Sulteng Dukung Penuh Upaya Reformasi Birokrasi Pemprov

Politik

DPRD Sulteng Dukung Kehadiran PT Vale di Morowali, Arnila: Berpotensi Dorong Ekonomi Daerah

Ekobis

Tangis Ibu Dika di Ujung Telepon: Tolong Anak Saya Pak Aristan!