Spanyol Legalkan Izin Tinggal untuk 500.000 Migran Tanpa Dokumen

Pemerintah kiri Spanyol menyetujui skema jalur cepat yang memungkinkan hingga 500.000 migran tanpa dokumen mengajukan izin tinggal legal. Mayoritas calon penerima berasal dari Amerika Latin dan Afrika.

Kebijakan ini menjadi salah satu program legalisasi migran terbesar di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Terutama di tengah kecenderungan banyak negara Eropa memperketat kebijakan migrasi.

Bagaimana proses pemberian status legal dilakukan?

Menteri Migrasi Elma Saiz mengatakan, program ini berlaku bagi migran yang telah tinggal di Spanyol setidaknya lima bulan, terhitung sejak 31 Desember 2025. Syarat lain mencakup tidak memiliki catatan kriminal.

Pendaftaran dibuka mulai April hingga 30 Juni mendatang. Pemohon akan mendapatkan izin tinggal satu tahun yang dapat diperpanjang, sementara anak-anak berhak atas izin tinggal hingga lima tahun. Penerima izin tinggal dapat bekerja di semua sektor dan di seluruh wilayah Spanyol.

"Hari ini adalah hari bersejarah,” ujar Saiz dalam konferensi pers. Ia menegaskan kebijakan ini memperkuat pendekatan migrasi berbasis hak asasi manusia, mendorong integrasi pendatang ke masyarakat, serta sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kerukunan sosial.

Perdana Menteri Pedro Sánchez juga sempat menyebut bahwa migrasi merupakan penopang utama ekonomi Spanyol. Menurutnya, hal tersebut menyumbang sekitar 80% pertumbuhan ekonomi dalam enam tahun terakhir dan sekitar 10% pendapatan jaminan sosial.

Tingkat pengangguran Spanyol turun di bawah 10% pada akhir 2025, dengan pekerja asing mendominasi perekrutan baru pada kuartal terakhir tahun tersebut.

Kebijakan ini disahkan melalui dekret kerajaan, sehingga pemerintah bisa melewati parlemen yang mayoritasnya tidak mendukung Sánchez. Namun, keputusan tersebut tetap mendapat dukungan partai kiri Podemos yang melihatnya sebagai respons moral atas serangan politik terhadap para imigran. Ini sekaligus bagian dari upaya memperkuat posisi Sánchez di parlemen.

Apa kata oposisi?

Oposisi menentang keras kebijakan ini. Pemimpin Partai Rakyat Alberto Núñez Feijóo menilai langkah tersebut sebagai upaya mengalihkan perhatian publik dari kecelakaan kereta api yang menewaskan 45 orang di selatan Spanyol pada 18 Januari lalu.

"Di Spanyol yang sosialis, pelanggaran hukum justru diberi keuntungsn. Kebijakan migrasi Sánchez sama cerobohnya dengan kebijakan perkeretaapiannya,” kata Feijóo.

Partai sayap kanan Vox mengumumkan akan mengajukan gugatan hukum dan membawa kebijakan ini ke Mahkamah Agung. Vox menilai pengesahan lewat dekret kerajaan tidak dapat diterima untuk kebijakan berskala besar, serta mendesak Uni Eropa mengambil sikap.

Saat ini, Spanyol memiliki sekitar 49,4 juta penduduk, termasuk 7,1 juta warga negara asing. Menurut lembaga riset ekonomi Funcas, 840.000 orang diperkirakan tinggal tanpa izin resmi di awal 2025. Sementara itu, regularisasi besar terakhir dilakukan pada 2005 di bawah pemerintahan José Luis Rodríguez Zapatero.

Di sisi lain, kelompok advokasi migran dan Gereja Katolik menyambut kebijakan ini sebagai bentuk keadilan sosial. Namun, para kritikus menilai langkah tersebut membuat Spanyol makin menyimpang dari arah Eropa yang kian memperketat kontrol migrasi.