Strategi Pemerintah Atasi Kemiskinan Perkotaan dan Risiko Kriminalitas

Berita Lain

Jambi

Oleh - Firdaus BS,

Editor - Haris Akhmad

KBRN, Jambi : Fenomena perkotaan sebagai "pabrik kemiskinan" merujuk pada kondisi di mana kota tidak lagi menjadi tempat pemerataan kesejahteraan, melainkan tempat yang mereproduksi dan memperdalam kesenjangan sosial.

Berikut adalah faktor-faktor utama yang mendorong fenomena ini di tahun 2026:

Ketimpangan Keterampilan dan Digitalisasi: Digitalisasi yang masif di sektor industri perkotaan menciptakan jurang lebar. Pekerja berketerampilan rendah terjebak dalam sektor informal atau gig economy yang tidak stabil, sementara biaya hidup terus melonjak.

Krisis Hunian Layak: Harga properti dan sewa yang tidak terkendali memaksa masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di permukiman kumuh (slums) dengan sanitasi buruk, yang pada gilirannya menurunkan produktivitas dan kesehatan.

Marginalisasi Spasial: Pembangunan infrastruktur seringkali menggusur masyarakat miskin ke pinggiran kota yang jauh dari pusat ekonomi, sehingga pendapatan mereka habis terkuras untuk biaya transportasi.

Gentrifikasi: Alih fungsi lahan pemukiman menjadi kawasan komersial mewah mengusir penduduk asli dan usaha kecil, memutus mata rantai ekonomi lokal yang sebelumnya menghidupi komunitas tersebut.

Kondisi ini memerlukan kebijakan intervensi pemerintah, seperti penyediaan hunian vertikal terjangkau dan program upskilling yang inklusif untuk memutus rantai kemiskinan sistemik di kota. Anda dapat memantau data kemiskinan terbaru melalui situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Memerangi kemiskinan perkotaan memerlukan pendekatan terintegrasi mencakup peningkatan akses pendidikan & kesehatan berkualitas, penyediaan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, perumahan layak), pengembangan program pemberdayaan ekonomi (kredit usaha, keterampilan, lapangan kerja), serta perbaikan regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, sambil membangun kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi berbasis data dan berkelanjutan.

Strategi Utama

Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan:

Pendidikan & Kesehatan: Memperluas akses pendidikan berkualitas dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan SDM.

Infrastruktur Dasar: Memastikan ketersediaan air bersih, sanitasi, drainase, dan transportasi publik yang memadai, terutama di permukiman informal.

Pemberdayaan Ekonomi:

Akses Kredit & Modal: Membuka akses kredit bagi UMKM miskin untuk mengembangkan usaha.

Penciptaan Lapangan Kerja: Mendorong investasi di sektor produktif dan mengembangkan program padat karya.

Pengembangan Keterampilan: Melatih keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja perkotaan.

Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola:

Perencanaan Berbasis Data: Menggunakan data terpadu (seperti SEPAKAT) untuk membuat kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Regulasi Ketenagakerjaan: Memperbaiki regulasi untuk melindungi hak-hak pekerja informal dan mengatasi kebangkrutan perusahaan yang merugikan pekerja.

Perlindungan Sosial: Memperkuat jaring pengaman sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan unik penduduk kota.

Mitigasi Dampak Urbanisasi:

Pembangunan Perdesaan: Menciptakan pusat ekonomi di perdesaan untuk mengurangi urbanisasi berlebihan.

Pengendalian Urbanisasi: Mengatur pertumbuhan kota melalui perencanaan tata ruang yang baik dan penyediaan perumahan terjangkau.

Kemitraan Multi-Pihak:

Membangun sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk program yang berkelanjutan.

Fokus Penanganan

Area Padat Penduduk Miskin: Fokus pada penataan permukiman ilegal dengan fasilitas dasar (sanitasi, air bersih) dan antisipasi penggusuran.

Area Pinggiran Kota: Konsentrasi pada penyediaan lahan permukiman teratur dan transportasi murah.

Memerangi kemiskinan di perkotaan pada tahun 2026 menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia dengan target ambisius menurunkan angka kemiskinan nasional ke rentang 6,5–7,5% dan menghapus kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0%.

Berikut adalah strategi utama yang diterapkan untuk mengatasi tantangan kemiskinan perkotaan:

1. Transformasi Perlindungan Sosial

Pemerintah mengintegrasikan berbagai bantuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui:

Program Bantuan Tunai & Non-Tunai: Melanjutkan PKH, Kartu Sembako (BPNT), serta integrasi data bansos agar tepat sasaran.

Akses Kesehatan & Pendidikan: Melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk meningkatkan kualitas modal manusia di perkotaan.

2. Peningkatan Kapasitas & Pemberdayaan Ekonomi

Untuk mengatasi kemiskinan struktural, fokus dialihkan dari sekadar bantuan menjadi kemandirian ekonomi:

Penguatan UMKM & Koperasi: Mendorong pembentukan koperasi di tingkat kelurahan dan pemberian insentif serta pendampingan usaha bagi pelaku usaha mikro.

Pelatihan Tenaga Kerja: Program peningkatan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menyesuaikan kebutuhan pasar kerja perkotaan yang dinamis.

Program Padat Karya: Menciptakan lapangan kerja langsung di tingkat lokal melalui pembangunan infrastruktur kecil atau perbaikan lingkungan.

3. Penataan Lingkungan & Perumahan

Kemiskinan kota erat kaitannya dengan lingkungan kumuh dan keterbatasan akses dasar:

Bedah Rumah & Sanitasi: Perbaikan kondisi hunian serta penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak untuk meningkatkan standar hidup masyarakat miskin.

Penanganan Kesenjangan Hunian: Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) secara khusus menargetkan pengurangan celah kebutuhan perumahan di wilayah urban.

4. Strategi Berbasis Data & Wilayah

Pembaruan Data Spasial: Penggunaan data kemiskinan yang lebih akurat (P3KE atau RPKD) untuk memetakan kantong-kantong kemiskinan di perkotaan agar intervensi lebih presisi.

Kolaborasi "Gandeng Gendong": Semangat gotong royong antar-stakeholder (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk memotong kesenjangan gini rasio di kota-kota besar.

Perlu diwaspadai kemiskinan cenderung meningkatkan kriminalitas karena tekanan ekonomi dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar mendorong orang melakukan kejahatan, meskipun bukan satu-satunya penyebab, dan dipengaruhi juga oleh faktor pendidikan, lingkungan sosial, serta kurangnya peluang kerja layak. Ada korelasi signifikan di mana daerah miskin sering memiliki tingkat kriminalitas lebih tinggi, dengan kejahatan seperti pencurian dan perampokan sering dikaitkan.

Mengapa kemiskinan meningkatkan kriminalitas?

Tekanan Ekonomi: Kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi dapat mendorong tindakan kriminal seperti pencurian.

Disorganisasi Sosial: Kemiskinan sering terkait dengan lingkungan sosial yang tidak teratur, meningkatkan risiko perilaku kriminal.

Kurangnya Akses: Keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak mengurangi pilihan hidup dan meningkatkan kerentanan.

Ketimpangan: Kesenjangan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dapat memicu kejahatan karena rasa ketidakadilan. (berbagai sumber)