Suhardi Duka: Pengelolaan Sawit Harus Manfaatkan SDA untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pasangkayu, HAISAWIT – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasangkayu guna memastikan pemanfaatan sumber daya alam sektor perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat menekankan bahwa kekayaan alam merupakan instrumen penting dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Sektor perkebunan menjadi pilar utama yang menyokong pendapatan serta penghidupan sebagian besar penduduk di wilayah tersebut.

Dilansir dari laman PemKabPasangkayu, Jum'at (27/02/2026), tercatat bahwa 80 persen komunitas di Kabupaten Pasangkayu merupakan sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi komoditas fundamental dalam percaturan ekonomi maupun politik pada tingkat internasional.

Data lapangan menunjukkan ketergantungan wilayah ini terhadap industri hijau sangat signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan lahan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja secara sepihak.

Berikut adalah poin-poin utama terkait kondisi serta kebijakan tata kelola perkebunan di wilayah Kabupaten Pasangkayu:

Dominasi komoditas kelapa sawit mencapai angka 80 persen dari total sektor ekonomi daerah.

Satuan Tugas (Satgas) telah mengambil alih lahan seluas 829 hektare milik perusahaan yang masuk kawasan hutan.

Penegakan hukum dilakukan terhadap korporasi yang melalaikan kewajiban pembayaran pajak kepada pemerintah daerah.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) difokuskan untuk mendanai pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah secara tegas melakukan tindakan hukum melalui temuan Satuan Tugas Penataan Lahan dan Hutan (Satgas PLH). Pengambilalihan ratusan hektare lahan perusahaan menjadi bukti nyata bahwa kepatuhan terhadap regulasi kawasan hutan bersifat mutlak.

Pihak pemerintah provinsi memberikan penegasan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh dalam membayar pajak. Pendapatan dari sektor ini dialokasikan untuk membiayai program penjaminan kesehatan masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Saat ini, capaian jaminan kesehatan di Sulawesi Barat telah menyentuh angka 99 persen penduduk. Hasil ini melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 90 persen berkat optimalisasi dana dari berbagai sektor strategis daerah.

Selain kesehatan, infrastruktur penunjang distribusi komoditas juga menjadi perhatian serius pemerintah. Peresmian jembatan ruas akses Pelabuhan Pasangkayu dilaksanakan guna memperlancar arus pengiriman minyak sawit mentah menuju pasar global secara lebih efisien.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu menyatakan kesiapan dalam mendukung penyelarasan program provinsi. Kolaborasi ini bertujuan memastikan setiap jengkal perkebunan sawit mampu membuahkan manfaat maksimal bagi negara sekaligus meningkatkan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat.

Fokus pembangunan juga menyasar sektor pendidikan sebagai fondasi masa depan daerah. Pemanfaatan hasil bumi bertujuan memastikan tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan belajar akibat kendala biaya atau aksesibilitas infrastruktur.

Penertiban lahan dan administrasi pajak perusahaan sawit diproyeksikan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan sistem pengelolaan yang transparan, potensi besar kelapa sawit akan tetap menjadi motor penggerak utama ekonomi Sulawesi Barat.***

---